BLT DD Geudong - Geudong Diterima KPM Separuh Hak
 |
| Ilustrasi. [Foto: unsplash/@ahsanjaya] |
Bireuen, relasinasional.com — Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Gampong Geudong - Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, memantik sorotan.
Sejumlah warga yang termasuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluhkan bantuan yang mereka terima tidak sesuai dengan ketentuan.
Praktik ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi penyaluran BLT Dana Desa.
Jika benar terjadi, kebijakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan penyaluran bantuan yang wajib diberikan penuh kepada KPM yang telah diverifikasi secara resmi.
Miris!!. Jatah dua bulan pencairan yang seharusnya diterima oleh setiap KPM resmi tidak terpenuhi akibat 1 bulan lagi dipotong hingga dialihkan kepada KK lainnya yang tidak terdaftar dalam data resmi BLT Dana Desa.
Masyarakat berharap pemerintah kecamatan dan Kabupaten Bireuen dapat segera turun tangan untuk memastikan tata kelola dana desa berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tepat sasaran.
Saifuddin, Kepala Dusun Geudong Sagoe saat dikonfirmasi wartawan pada Sabtu petang (15/11/2025) mengatakan, dalam data Oxfam tercatat 45 KPM.
Namun Pemdes Geudong - geudong berinisiatif melakukan pembaruan maka bertambah 45 KK lagi, sehingga total penerima keseluruhan yang menerima distribusi menjadi 90 KK.
Kepala Dusun itu mengaku bahwa hal itu keputusan bersama pihak pemerintah gampong untuk membagi bantuan tersebut kepada lebih banyak warga miskin, yakni 90 kepala keluarga.
“Dari 45 KPM, pemerintah desa sepakat memperluas distribusi agar 90 KK yang tergolong miskin bisa turut merasakan bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, Wahyudin, Kasi Pemerintahan Gampong Geudong - Geudong, mengakui bahwa mekanisme ini merupakan kelanjutan dari pola yang sebelum dirinya menjabat telah dilakukan oleh pemerintah desa.
“Saya hanya melaksanakan perintah atasan dan melanjutkan sistem yang sudah berjalan selama ini. Selain itu, saya tidak mengetahui lebih jauh,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Keuchik atau aparat desa lainnya terkait dugaan penyimpangan tersebut. (frz)
