Bencana Tak Seharusnya Jadi Panggung Politik Murahan

Ilustrasi

 OPINI, relasinasional.com — Di tengah bau lumpur yang belum sepenuhnya kering dan wajah-wajah letih warga yang masih membersihkan sisa banjir, ada kebisingan lain yang justru makin memekakkan telinga: politisasi bencana. Alih-alih gotong royong, yang muncul justru saling tuding. Ironisnya, sasaran tembaknya adalah bupati yang sedang bekerja paling keras.

Nama H. Mukhlis, ST belakangan ramai diseret dalam narasi negatif. Tuduhannya beragam, dari pemerintah daerah yang disebut lamban hingga isu “penimbunan” bantuan beras. Tuduhan itu terdengar sensasional, tetapi rapuh jika diuji dengan akal sehat dan fakta di lapangan.

Rekam Jejak Tak Lahir dari Kursi Kekuasaan

Sebelum mengenakan atribut bupati, Mukhlis sudah lebih dulu dikenal warga sebagai “Mukhlis Takabeya”. Julukan itu bukan lahir dari baliho atau jargon kampanye, melainkan dari tindakan nyata.

Saat banjir datang bertahun lalu, ia menurunkan alat berat milik perusahaannya sendiri untuk mengeruk saluran air yang tersumbat. Saat warga kelaparan, ia mengeluarkan uang pribadi untuk nasi bungkus tanpa kamera, tanpa siaran langsung.

Asumsi tersembunyi dari kritik hari ini adalah seolah kepedulian itu baru muncul setelah jabatan melekat. Padahal, rekam jejak justru menunjukkan konsistensi: dulu membantu sebagai warga, kini bekerja sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab lebih besar.

Isu Penimbunan dan Logika yang Diabaikan

Narasi “penimbunan beras” terdengar dramatis, tetapi mengabaikan satu prinsip dasar manajemen bencana: buffer stock. Dalam kondisi darurat, gudang logistik memang harus terisi. Cadangan bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk memastikan bantuan tetap tersedia jika banjir susulan datang atau distribusi terhambat.

Faktanya, sekitar 660 ton beras telah disiapkan untuk kebutuhan warga terdampak. Bagi mereka yang berpikir jangka pendek, gudang penuh terlihat mencurigakan. Namun bagi pemimpin yang berpikir ke depan, stok itulah jaminan keselamatan rakyatnya.

Di sini terlihat benturan dua cara pandang: logika kerja pemerintahan versus logika sensasi politik.

Kritik atau Sabotase Moral?

Kritik adalah vitamin demokrasi. Tetapi hoaks adalah racun sosial. Saat bencana masih berlangsung, menyebar video provokatif dan potongan narasi tanpa konteks bukan lagi kritik, melainkan sabotase moral.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang diuntungkan dari kegaduhan ini? Warga yang masih membersihkan rumah, atau aktor politik yang ingin panggung murah di atas penderitaan orang lain?

Aceh dikenal dengan budaya gotong royong dan empati. Politisasi bencana justru merusak nilai itu dari dalam.

Rakyat Bisa Membedakan yang Bekerja dan yang Berisik

Ada perbedaan jelas antara pemimpin yang “berkeringat” di lapangan dan politisi yang hanya “berkoar” di linimasa. Yang pertama bekerja dalam diam, yang kedua hidup dari sorotan.

Mukhlis memilih jalur yang tidak populer: fokus bekerja, meski dicurigai. Dalam jangka pendek, sikap ini memang tidak selalu menguntungkan secara politik. Namun dalam jangka panjang, hasil kerja nyata selalu lebih keras suaranya daripada fitnah.

Saatnya Menurunkan Volume Politik

Bencana seharusnya menyatukan, bukan memecah. Energi publik lebih dibutuhkan untuk membersihkan lumpur, memulihkan ekonomi warga, dan memastikan anak-anak bisa kembali bersekolah dengan layak.

Jika ada kritik, sampaikan dengan data dan niat membangun. Jika tidak, setidaknya beri ruang bagi pemerintah daerah untuk bekerja. Sejarah selalu mencatat: dalam krisis, yang diingat rakyat bukan siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang paling hadir.

---

Penulis: M Ilham Sakubat

Editor: Redaksi