Pemkab Bireuen Raih UHC Award 2026 Kategori Utama
 |
| Bupati Bireuen H. Mukhlis, ST, menunjukkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Utama yang diterimanya pada acara penganugerahan di Jakarta International Expo (Jiexpo), Jakarta, Selasa (27/1/2026). |
Bireuen, relasinasional.com — Pemerintah Kabupaten Bireuen meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Utama dari BPJS Kesehatan atas capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang hampir menyeluruh dan aktif.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, pada acara penganugerahan UHC Award di Jakarta International Expo (Jiexpo), Jakarta, Selasa (27/1/2026).
BPJS Kesehatan pada tahun ini memberikan UHC Award kepada 31 provinsi serta 397 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Penghargaan diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil memperluas cakupan kepesertaan JKN dengan tingkat keaktifan peserta yang baik.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebut program JKN Indonesia sebagai salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar dan tercepat perkembangannya di dunia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, meminta pemerintah daerah tidak berpuas diri dengan capaian UHC yang telah diraih.
“Kami berharap tidak ada lagi daerah yang UHC-nya menurun. Yang saat ini berada di kategori madya harus naik menjadi utama. Dan bagi yang sudah utama, tidak ada pilihan lain selain fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” tegas Muhaimin Iskandar.
Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan jaminan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat.
“Penghargaan UHC Award kategori Utama ini adalah hasil kerja kolektif seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, hingga dukungan masyarakat,” ujar Mukhlis.
Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk terus meningkatkan mutu layanan kesehatan dan memastikan hak dasar masyarakat tetap terpenuhi. (mis/red)
