 |
| Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (tengah) saat berdiskusi dengan perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Muhammad Suhanda (kanan), dalam pertemuan koordinasi distribusi LPG subsidi 3 kg di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Selasa (24/6/2025). |
Aceh Besar – Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, melontarkan peringatan keras terhadap pangkalan nakal dalam distribusi LPG subsidi 3 kg. Ia meminta PT Pertamina Patra Niaga segera mencabut izin pangkalan yang menjual gas melon di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan bersama Sales Branch Manager (SBM) III Aceh Gas PT Pertamina Patra Niaga, Muhammad Suhanda, didampingi Kabid Migas Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Dharma, pada Selasa (24/6/2025) di Gedung Dekranasda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya.
“Kami menerima banyak keluhan warga yang kesulitan mendapatkan LPG subsidi. Ada pangkalan yang bermain curang dan hanya menjual pada waktu terbatas. Akibatnya, warga terpaksa membeli di tempat lain dengan harga jauh di atas HET,” ujar Bupati yang akrab disapa Syech Muharram.
Menurutnya, mayoritas warga Aceh Besar bekerja sebagai petani, buruh, dan nelayan. Aktivitas mereka kerap membuat mereka telat mengantre, sehingga tidak kebagian LPG dari pangkalan resmi.
Meskipun pasokan gas subsidi dinilai lancar, namun praktik nakal sejumlah oknum distributor justru menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu, Bupati mengusulkan agar pangkalan bermasalah segera ditindak tegas dan dicabut izinnya.
Tak hanya itu, ia juga merekomendasikan agar BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) dan BUMGAMA (Badan Usaha Milik Gampong Bersama) dilibatkan sebagai mitra distribusi gas LPG 3 kg untuk memastikan distribusi lebih adil dan tepat sasaran.
“Distribusi melalui BUMG dan BUMGAMA akan lebih transparan dan berpihak pada rakyat kecil,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Suhanda dari Pertamina menyambut baik masukan Bupati. Ia menjelaskan bahwa hingga Juni 2025, distribusi LPG subsidi di Aceh Besar telah mencapai 46,6% dari kuota 12.006 metrik ton, yang disalurkan lewat 11 agen dan 991 pangkalan.
“Saran Bapak Bupati akan kami teruskan ke pimpinan. Untuk pangkalan bermasalah, kami juga telah mencabut banyak izin selama ini,” ujar Suhanda.
Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Aceh Besar, termasuk Asisten II H. M. Ali, Kepala DPMPTSP Agus Husni, dan Kabag Ekonomi Darwan Asrizal. Turut hadir Tim Commando Independen Aceh Besar dan sejumlah staf ahli Bupati. (mis)
