 |
| Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani meninjau stan produk unggulan desa saat acara penandatanganan MoU pemberdayaan lahan dan peluncuran program Jaksa Garda Desa di Desa Sarakan, Kabupaten Tangerang, Rabu (25/6/2025). |
Tangerang – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mendorong desa-desa di Indonesia menjadi aktor utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan saat penandatanganan nota kesepahaman pemberdayaan lahan dan BUMDes bersama Kejaksaan Agung di Desa Sarakan, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Rabu (25/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Yandri mengajak para kepala desa untuk lebih melek teknologi demi meningkatkan hasil pertanian seperti cabai, sayur, dan telur, yang dibutuhkan dalam jumlah besar guna mendukung program MBG.
“Jika nantinya penerima manfaat mencapai jutaan, maka kebutuhan bahan baku akan sangat besar. Karena itu, desa-desa harus siap sebagai produsen utama,” ujar Yandri.
Ia menekankan pentingnya konsep desa tematik yang difokuskan pada komoditas unggulan agar bisa menjadi rantai utama pasokan pangan nasional. Hal ini juga sejalan dengan misi ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto.
“Ada siklus ekonomi dari program ini. Kita harus mulai menata desa tematik sebagai pemasok utama untuk 83 juta penerima manfaat MBG,” tegasnya.
Salah satu langkah strategis yang digalakkan yakni penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), yang menjadi gagasan langsung dari Presiden Prabowo. Dengan koperasi ini, distribusi pangan desa akan lebih efisien dan tidak lagi dikuasai oleh tengkulak.
“Melalui Kopdes Merah Putih kita potong mata rantai tengkulak dan pastikan layanan masyarakat desa lebih optimal,” kata Yandri.
Perlindungan Dana Desa Lewat Jaksa Garda Desa
Yandri juga menyinggung kekhawatiran kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa. Menurutnya, tak perlu ada rasa takut selama dikelola transparan dan akuntabel karena kini ada program Jaksa Garda Desa yang mendampingi prosesnya secara hukum.
“Kolaborasi dengan Kejaksaan Agung akan memastikan pembangunan desa berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Program ini mendapat dukungan langsung dari Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani. Ia menyebut sinergi dalam pola tanam dan pendampingan Dana Desa merupakan langkah konkret untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat pedesaan, khususnya di Banten.
“Saya harapkan para jaksa bisa menindaklanjuti kerjasama ini dan mengawal optimalisasi Dana Desa,” ujar Reda.
Sebagai simbolisasi program ini, Mendes Yandri dan Jamintel Reda melakukan penanaman bibit bawang merah di lokasi acara.
Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Banten Andra Soni, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, serta para bupati dari Lebak, Serang, dan Pandeglang. Hadir pula pimpinan dari PT Pupuk Indonesia, Telkomsel University, tokoh masyarakat, akademisi, serta Dirjen PEID Tabrani dan pejabat eselon I Kemendes lainnya.
Langkah strategis ini membuka peluang besar bagi desa untuk mengambil peran sentral dalam ekonomi nasional dan menguatkan ketahanan pangan. (mis)
