Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 2026 pada 19 Februari
 |
| Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama pimpinan lembaga dan ormas Islam menghadiri konferensi pers Sidang Isbat penetapan 1 Ramadhan 1447 Hijriah di Jakarta, Selasa (17/2/2026). Pemerintah menetapkan awal puasa jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. [Foto: Kemenag/Rahadian Bagaskara] |
Jakarta, relasinasional.com — Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil dalam Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (17/2/2026), berdasarkan hasil hisab dan rukyat di 96 titik pengamatan karena hilal belum memenuhi kriteria visibilitas.
“Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers usai Sidang Isbat.
Penetapan ini merujuk pada data astronomi dan laporan lapangan dari tim pengamat hilal di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan keputusan diambil setelah verifikasi menyeluruh dari berbagai sumber resmi.
"Musyawarah mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam, serta dikonfirmasi oleh petugas pengamat di sedikitnya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia," terangnya.
Secara astronomis, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk. Tinggi hilal berkisar antara minus 2,41 derajat hingga minus 0,93 derajat, sementara sudut elongasi hanya mencapai 1,89 derajat.
Angka ini belum memenuhi standar visibilitas hilal yang ditetapkan MABIMS, yaitu tinggi minimum 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
"Dengan demikian, bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan rukyat, tetapi secara astronomis hilal belum mungkin terlihat, sehingga secara hisab data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS," jelas Menag.
Hasil hisab tersebut juga diperkuat laporan lapangan. Seluruh perukyat yang ditempatkan di 96 lokasi tidak melaporkan terlihatnya hilal.
“Tidak ada laporan hilal terlihat dari seluruh titik pengamatan. Bahkan di negara-negara Islam lainnya, belum ada yang memenuhi kriteria imkan rukyat, dan kalender Hijriah Global versi Turki pun tidak memulai Ramadhan esok hari,” ujar Menag.
Sidang Isbat turut dihadiri berbagai unsur, termasuk pimpinan ormas Islam, ahli falak, serta perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Planetarium Jakarta.
Menag berharap keputusan ini menjadi momentum persatuan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa secara serentak.
"Semoga momentum ini menjadi simbol kebersamaan umat Islam sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik," pesannya.
Ia juga mengimbau agar perbedaan pandangan tidak memicu perpecahan.
"Apabila terdapat sebagian umat Islam yang memiliki keyakinan berbeda dalam penetapan awal Ramadhan, kami mengimbau agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan," tuturnya.
Penetapan awal Ramadhan melalui Sidang Isbat merupakan mekanisme resmi pemerintah yang menggabungkan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan langsung), guna memastikan kepastian waktu ibadah bagi umat Islam di Indonesia. (mis/red)
