Pengungsi Bencana di Bireuen Tersisa 359 KK, BPBD Tetap Pantau

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian. [Foto: Istimewa]

 Bireuen, relasinasional.com — Jumlah warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen yang masih bertahan di pengungsian terus menurun. Data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen mencatat, tersisa 359 kepala keluarga (KK) yang masih berada di lokasi pengungsian.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian, mengatakan angka tersebut merupakan hasil verifikasi lapangan hingga Jumat (6/2/2026). Para pengungsi itu tersebar di 28 desa yang berada dalam tujuh kecamatan.

Menurut Doli, berkurangnya jumlah pengungsi terjadi karena sebagian warga telah menemukan alternatif tempat tinggal sementara. Pilihan yang diambil beragam, mulai dari menyewa rumah hingga menumpang di rumah keluarga atau warga sekitar.

“Ada yang menyewa rumah, ada yang tinggal bersama keluarga, dan ada pula yang mendapatkan tempat sementara dari tetangga,” ujar Doli.

Meski jumlah pengungsi berkurang, BPBD Bireuen tetap melakukan pemantauan berkala. Penyaluran bantuan logistik, seperti kebutuhan pangan dan perlengkapan dasar, masih terus dilakukan.

Dalam penyaluran terbaru, BPBD juga mendistribusikan puluhan kasur untuk warga terdampak yang masih membutuhkan.

Selain bantuan logistik, Dana Tunggu Hunian (DTH) telah disalurkan kepada 736 KK korban bencana. Dana tersebut diberikan secara bertahap melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Doli menjelaskan, DTH pada prinsipnya diperuntukkan sebagai biaya sewa hunian sementara. Namun, sebagian penerima memanfaatkannya sebagai tambahan dana untuk membeli lahan tapak rumah.

Lahan tersebut nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan hunian tetap oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia menegaskan, penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra berada dalam koordinasi nasional BNPB. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator di lapangan.

“Perlu dipahami bersama, pemerintah kabupaten berfungsi memfasilitasi. Seluruh proses penanganan, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi, dilaksanakan langsung oleh BNPB,” katanya.

Pemerintah memastikan pendampingan dan pengawasan terhadap warga terdampak tetap berjalan hingga proses pemulihan selesai sepenuhnya.

Reporter: Teuku Fajar Al-Farisyi

Editor: Redaksi