Strategi Kemendagri Ubah Wajah Satpol PP Menjadi Penegak Perda yang Humanis
 |
| Bimbingan Teknis (Bimtek) Satpol PP Batch 2 di Pusdiklat JISS Indonesia, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/5/2026). |
BOGOR – Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Satpol PP Batch 2 di Pusdiklat JISS Indonesia, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/5/2026). Langkah strategis ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas aparatur daerah dalam menghadapi dinamika sosial serta ekspektasi publik yang semakin tinggi.
Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri, Sri Handoko Taruna, membuka langsung kegiatan yang mengusung tema 'Membangun SDM Satpol PP yang Berkualitas, Profesional, dan Humanis' tersebut. Jajaran Direktorat Pol PP dan Linmas turut menghadiri acara penting ini.
Dalam sambutannya, Sri Handoko Taruna menegaskan bahwa tantangan tugas Satpol PP saat ini semakin kompleks. Dinamika sosial masyarakat dan keterbukaan informasi menjadi pemicu utama perubahan tersebut.
“Profesionalisme Satpol PP tidak hanya diukur dari ketegasan dalam menegakkan Peraturan Daerah, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pendekatan yang humanis, komunikasi yang efektif, serta sikap yang mencerminkan kehadiran negara sebagai pelindung dan pelayan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sri Handoko, aktivitas penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP kerap menjadi perhatian publik saat ini. Terlebih lagi, dokumentasi penertiban sangat mudah tersebar luas melalui media sosial.
Oleh karena itu, instansi pusat menuntut aparatur Satpol PP di daerah mampu menjalankan tugas secara profesional dan tegas. Namun, mereka harus tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada warga.
Melalui Bimtek ini, panitia membekali para peserta dengan penguatan kompetensi teknis penegakan Perda. Selain itu, mereka juga mempelajari kemampuan komunikasi publik, negosiasi, mediasi, hingga pemahaman psikologi massa.
Sementara itu, materi pelatihan juga mencakup kemampuan analisis situasi lapangan yang mumpuni. Kompetensi ini penting agar personel mampu mengambil keputusan yang tepat saat terjadi ketegangan.
Di samping aspek komunikasi, peserta mendapatkan penguatan terkait pentingnya pelaksanaan tugas berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Mereka wajib meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketenteraman di daerah.
Sri Handoko Taruna kembali menekankan pentingnya membangun keseimbangan dalam bekerja. Aparatur harus menyelaraskan antara penegakan hukum daerah dan pelayanan publik yang humanis.
“Satpol PP harus mampu tampil sebagai aparat penegak Perda yang tegas namun tidak kasar, berwibawa tanpa menakutkan, serta hadir sebagai solusi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan terukur ini, Kemendagri berharap Satpol PP semakin profesional, adaptif, dan humanis. Perubahan positif tersebut nantinya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (*)
