Resmi! Pemerintah Tutup Akses Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun Mulai 28 Maret

Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Wamenkomdigi Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo saat menunjukkan salinan Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026 tentang pelindungan anak di ruang digital. [Foto: dok. Kemkomdigi]

 JAKARTA – Langkah tegas akhirnya diambil pemerintah demi menyelamatkan generasi muda dari pusaran negatif dunia maya. Mulai 28 Maret 2026, anak-anak berusia di bawah 16 tahun akan ditunda aksesnya dari berbagai media sosial dan platform digital berisiko tinggi.

​Kebijakan ini resmi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026. Aturan teknis ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

​Pada tahap pertama implementasinya di akhir Maret mendatang, penonaktifan akun anak akan menyasar sejumlah raksasa media sosial dan platform jejaring populer. Platform tersebut meliputi YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Bigo Live, hingga Roblox.

​Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa aturan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara. Anak-anak Indonesia dinilai sedang menghadapi ancaman digital yang sangat serius, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber (cyberbullying), hingga penipuan online.

​"Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma," ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

​Meutya tidak menampik bahwa implementasi aturan baru ini akan menimbulkan ketidaknyamanan, serta menuntut penyesuaian besar dari masyarakat dan perusahaan penyedia platform digital.

​"Kami sadar implementasi peraturan ini menimbulkan ketidaknyamanan. Namun, kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang perlu diambil pemerintah untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak kita," tambahnya.

​Kehadiran Permenkomdigi No. 9/2026 ini sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara non-Barat pertama yang berani mengambil langkah progresif dan agresif dalam meregulasi pelindungan anak di internet.

​Meutya berharap, transformasi digital yang melesat cepat di Indonesia bisa berjalan beriringan dengan keamanan generasi penerus.

​"Langkah ini kita ambil untuk memastikan masa depan anak-anak kita tumbuh sehat di era teknologi. Kita ingin teknologi memanusiakan manusia dan mendukung perkembangan generasi muda secara utuh," pungkasnya.

​Melalui ketegasan regulasi ini, ruang digital di Indonesia diharapkan dapat bertransformasi menjadi lingkungan yang jauh lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab. (mis/red)