Menanti Huntara dalam Kegelapan, Pengungsi Banjir Desa Kapa Nekat Dirikan Tenda di Kantor Bupati Bireuen

Pengungsi korban banjir dari Desa Kapa, Kecamatan Peusangan, mendirikan tenda darurat di pelataran Kantor Bupati Bireuen pada malam hari sambil menunggu kepastian pembangunan hunian sementara (huntara), Kamis (12/3/2026).

 BIREUEN – Penolakan tiga petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tak menyurutkan langkah puluhan korban banjir asal Desa Kapa, Kecamatan Peusangan. Dengan bekal seadanya, mereka mendirikan dua tenda darurat tepat di pelataran Kantor Bupati Bireuen, Kamis (12/3/2026). Aksi putus asa ini dilakukan demi menagih kepastian pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dari pemerintah daerah.

Rombongan pengungsi tiba di pusat pemerintahan sekitar pukul 15.00 WIB. Bukan sekadar singgah, mereka memboyong keluarga lengkap mulai dari lansia hingga bayi berusia enam bulan. Karung beras, bahan makanan, dan peralatan dapur yang turut diangkut menjadi pesan tegas: mereka siap menginap dan tak akan pulang sebelum tuntutan dipenuhi.

Setidaknya enam kepala keluarga, termasuk keluarga M. Amin Hamli, Ruslan, Hamdi, Arif, dan Ramadhan, memilih memindahkan penderitaan mereka ke halaman kantor bupati. Kesabaran mereka menipis setelah sekian lama hidup luntang-lantung tanpa tempat bernaung yang layak.

“Di sini sangat dingin, tapi setidaknya ada pohon dan lebih teduh. Kami sudah tidak sanggup lagi bertahan di tenda darurat kampung yang panas menyengat saat siang dan bocor saat hujan turun,” ungkap Suratin, salah seorang pengungsi, saat ditemui di bawah pepohonan rindang tempat tenda mereka didirikan.

Tuntutan warga sebenarnya sederhana: mereka hanya ingin keadilan dan tempat berteduh. Jamilah, pengungsi lainnya, menegaskan bahwa kedatangan mereka murni untuk meminta hak yang seharusnya dipenuhi negara saat bencana terjadi. “Kami mendirikan tenda di depan kantor bupati untuk menuntut hak kami. Kami ingin huntara dan kami butuh kejelasan,” tegasnya.

Rasa frustrasi warga semakin memuncak akibat indikasi ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Aspiana, warga yang rumahnya rata disapu banjir, mengaku diabaikan oleh pemerintah. “Masak warga yang rumahnya masih utuh mendapat bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH), sedangkan saya yang benar-benar kehilangan rumah malah tidak dapat apa-apa?” keluhnya getir.

Dalam aksi tersebut, para pengungsi juga secara tegas membantah klaim sepihak pemerintah daerah yang sebelumnya menyebut bahwa korban bencana menolak pembangunan huntara. Menurut warga, narasi tersebut menyesatkan karena pemerintah tidak pernah turun langsung untuk berdialog dengan mereka.

“Pernyataan pemerintah yang mengatakan korban banjir seperti kami menolak huntara itu sama sekali tidak benar. Pemerintah tidak pernah mendiskusikan rencana itu dengan kami, padahal justru huntara itulah yang sangat kami butuhkan saat ini,” sanggah Suratin.

Kini, di tengah hawa malam yang mulai menusuk tulang, puluhan jiwa tersebut menolak beranjak meski petugas sempat berupaya menertibkan mereka dari kawasan perkantoran. Memasuki pukul 19.45 WIB, diiringi kelelahan para lansia dan tangis senyap anak-anak, puluhan pengungsi ini masih duduk bertahan dan menunggu dalam kegelapan pelataran Kantor Bupati Bireuen.

Malam ini, di bawah bayang-bayang pohon dan minimnya penerangan tenda, mereka menaruh harapan besar agar sang Bupati segera hadir membawa solusi nyata, mengakhiri penderitaan panjang mereka dengan realisasi huntara yang telah lama dinanti. (mis/red)