Sertifikat Tanah Warga Hilang Saat Proses di BPN Bireuen, SAPA Lapor Polisi

Ishak mendampingi Marlina Bani saat berada di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bireuen terkait laporan hilangnya sertifikat tanah. [Foto: HO/RN]

Relasi Nasional | Bireuen - Sertifikat tanah milik Marlina Bani, warga Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, dinyatakan hilang setelah diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen (BPN) untuk proses pemecahan sertifikat.

Persoalan itu kemudian berujung ke ranah hukum. Marlina, didampingi Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), melaporkan kasus tersebut ke Polres Bireuen pada Jumat, (7/8/2026).

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/257/VIII/2026/SPKT/Polres Bireuen.

Kabid Hukum SAPA, Ishak, SH, mengatakan pihaknya mendampingi Marlina untuk mendapatkan kepastian hukum atas persoalan tersebut.

SAPA meminta aparat penegak hukum mengusut bagaimana sertifikat milik Marlina bisa dinyatakan hilang setelah berada dalam proses pelayanan di BPN Bireuen.

Menurut Ishak, penyelidikan perlu menjawab sejumlah pertanyaan penting. Di antaranya kapan sertifikat dinyatakan hilang, di mana dokumen terakhir berada, serta siapa yang terakhir memegang atau bertanggung jawab terhadap dokumen tersebut.

“Ini yang harus dijelaskan. Bagaimana sertifikat warga bisa hilang, kapan hilangnya dan siapa yang terakhir memegang atau bertanggung jawab terhadap dokumen tersebut,” ujar Ishak.

Selain itu, Ishak menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai masalah administrasi biasa.

Sebab, hilangnya sertifikat membuat pemilik harus menempuh proses baru untuk mendapatkan dokumen pengganti. Kondisi itu juga berpotensi menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat.

Marlina mengaku diarahkan mengurus penerbitan sertifikat pengganti dengan perkiraan biaya sekitar Rp4 juta.

Menurut pengakuannya, biaya tersebut mencakup pembuatan surat kehilangan di kepolisian, pemasangan iklan kehilangan di surat kabar selama satu bulan, dokumentasi sumpah, hingga proses penerbitan sertifikat pengganti.

“Ini sangat merugikan masyarakat. Karena itu, kami laporkan persoalan ini agar dapat diusut dan diketahui apa yang sebenarnya terjadi. Jika nantinya ditemukan adanya upaya atau unsur tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi tersebut, tentu ini tidak boleh dibiarkan dan harus diproses sesuai hukum,” kata Ishak.

Karena itu, SAPA meminta polisi memeriksa seluruh kemungkinan dalam kasus tersebut.

Aparat diminta memastikan apakah hilangnya sertifikat terjadi akibat kelalaian, pelanggaran prosedur, atau terdapat unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian bagi warga.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Tetapi semua kemungkinan harus diperiksa. Kalau memang karena kelalaian, harus ada pertanggungjawaban. Kalau ternyata ada unsur kesengajaan yang merugikan warga atau bertujuan mendapatkan keuntungan tertentu, tentu harus diproses sesuai hukum,” tegas Ishak.

Sementara itu, Ishak menekankan sertifikat merupakan dokumen penting yang berkaitan dengan kepastian hak atas tanah masyarakat.

Menurutnya, ketika dokumen tersebut hilang saat berada dalam proses pelayanan, pihak yang bertanggung jawab dan penyebab hilangnya sertifikat harus jelas.

“Ini dokumen penting milik masyarakat. Kalau hilang saat berada dalam proses pelayanan, harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan apa penyebabnya. Jangan sampai persoalan seperti ini justru menjadi peluang bagi pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan, sementara masyarakat yang menanggung kerugian,” pungkasnya. (*)