 |
| Bupati Bireuen, Mukhlis, saat meninjau langsung kondisi rumah warga kurang mampu. |
Bireuen – Bupati Bireuen, Mukhlis, menunjukkan langkah berani dan tak biasa di awal masa jabatannya. Alih-alih menikmati fasilitas negara, ia memilih menyumbangkan seluruh gajinya dan menolak pembelian mobil dinas demi kepentingan masyarakat kecil. Keputusan ini, menurutnya, sejalan dengan niat awal saat mencalonkan diri: menjadi pelayan rakyat, bukan penikmat kekuasaan.
“Sejak kampanye, saya sudah niatkan semua gaji akan saya sedekahkan untuk anak yatim dan fakir miskin,” ujar Mukhlis, mengutip Kompas.com, Kamis (26/6/2025).
Kebijakan ini bukan sekadar simbolik. Dana yang semestinya digunakan untuk kebutuhan pribadi justru dialihkan untuk membangun rumah layak huni bagi warga miskin dan anak yatim di Bireuen, Aceh. Tak hanya itu, Mukhlis juga diketahui telah membangun jembatan dan rumah warga dari dana pribadinya bahkan sebelum menjabat sebagai bupati.
“Saya merasa cukup secara ekonomi. Saya tidak butuh mobil dinas baru. Lebih baik uangnya dipakai untuk membangun rumah warga yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.
Dari Dunia Usaha ke Kursi Bupati
Menariknya, Mukhlis bukanlah politikus murni. Ia mengaku tidak pernah bermimpi menjadi bupati. Dunia usaha telah cukup memberinya kenyamanan, namun rasa tanggung jawab kepada rakyat Bireuen—dan amanah politik sang abang yang lebih dulu menjabat sebelum wafat—menjadi panggilan hatinya.
“Saya orang yang kalau bilang A, ya A. Tapi di politik, satu tambah satu bisa jadi lima,” ujarnya blak-blakan. Ia mulai terlibat politik saat menjadi ketua tim sukses abangnya pada Pilkada 2017. Dua tahun kemudian, saat sang abang meninggal dunia, Mukhlis didorong masuk ke politik hingga akhirnya terpilih sebagai Bupati Bireuen.
Meski baru tiga bulan menjabat, komitmennya terhadap rakyat tak perlu diragukan. Ia intens turun ke lapangan meninjau langsung program bantuan rumah, menggulirkan stabilisasi harga gabah untuk petani, serta mendorong reformasi sistem pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bireuen Mandiri, Rakyat Berdaya
Mukhlis menegaskan bahwa jabatan bupati bukan soal kenyamanan, melainkan soal tanggung jawab. “Kalau di swasta kita bebas. Tapi di pemerintahan, salah sedikit bisa ditangkap. Karena itu saya ekstra hati-hati,” ujarnya.
Lebih dari sekadar menyalurkan bantuan, ia berfokus memberdayakan masyarakat. Mukhlis berharap rakyat Bireuen tak lagi bergantung pada pemerintah. “Yang penting pemerintah permudah izin-izin, beri ruang. Warga Bireuen punya potensi, tinggal diberi akses,” katanya.
Mukhlis juga tegas soal visi daerah: mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. “Saya tidak mau janji muluk. Tapi Bireuen harus berubah. Harus maju. Dan saya yakin kita bisa mandiri,” tutupnya. (mis)
