 |
| Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan. |
Jakarta – Pemerintah resmi membuka akses pembiayaan bagi Koperasi Desa Merah Putih mulai 1 Juli 2025. Koperasi di bawah inisiatif strategis ini dapat mengajukan pinjaman usaha melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon dana mencapai Rp 3 miliar, tergantung skala dan kebutuhan masing-masing desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa seluruh persiapan teknis dan administratif telah dirampungkan.
“Kami barusan rapat koordinasi persiapan. Mulai 1 Juli plafon pinjaman sudah bisa digunakan,” ujar Zulhas dalam konferensi pers usai rakor lintas kementerian, Rabu (25/6/2025).
Menurut Zulhas, koperasi desa wajib menyusun proposal usaha yang komprehensif. Proposal tersebut harus menjelaskan model bisnis—seperti agen sembako, pangkalan gas, atau gerai pupuk—beserta skema pemanfaatan modal dan kesiapan aspek teknologinya.
“Kita memilih cara yang benar, bukan yang mudah. Ini bukan APBN, tapi plafon pinjaman koperasi. Jadi kalau mau jadi agen sembako misalnya, bagaimana proposalnya, bagaimana cara menguangkannya. Semua harus disiapkan,” tambahnya.
Per 25 Juni 2025, tercatat lebih dari 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk, dengan sekitar 65.000 unit sudah berbadan hukum. Pemerintah menargetkan legalitas seluruh koperasi rampung sebelum akhir Juni agar peluncuran program nasional ini dapat dilakukan tepat waktu.
“Insya Allah tanggal 19 nanti akan diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelas Zulhas.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyampaikan bahwa kisaran pinjaman Koperasi Merah Putih berada di angka Rp 1–3 miliar, tergantung skala usaha dan kebutuhan masing-masing koperasi desa (Kopdeskel).
“Kita sudah bersimulasi, untuk koperasi desa skala kecil butuh gudang 100 meter dan satu truk itu biayanya sekitar Rp 1 miliar. Jadi plafon Rp 3 miliar itu tidak semua harus diambil. Kita ukur berdasarkan kebutuhan dan ukuran koperasi,” kata Tiko dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.
Dana pinjaman itu dibagi dua: investasi dan modal kerja. Investasi digunakan untuk pembangunan fisik seperti gudang, pengadaan alat pertanian, atau kendaraan distribusi. Sementara, modal kerja difokuskan untuk menggerakkan rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat di desa.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan mendekatkan distribusi bahan pokok serta subsidi langsung ke masyarakat. Jika dijalankan dengan baik, program ini berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah serta meningkatkan ketahanan pangan nasional. (mis)
