 |
| Bupati Bireuen H Mukhlis berfoto bersama 14 personel Satpol PP, Satlinmas, dan WH penerima penghargaan usai upacara di Pendopo Bupati, Kamis (3/7/2025). [Foto/Humas Pemkab Bireuen] |
Bireuen — Sebanyak 14 personel Satpol PP, Satlinmas, dan Wilayatul Hisbah (WH) Bireuen menerima penghargaan atas dedikasi mereka menjaga ketertiban dan pelayanan publik. Penghargaan diserahkan langsung Bupati Bireuen H Mukhlis di halaman Pendopo, Kamis (3/7/2025).
“Dedikasi dan pelayanan yang mengedepankan pendekatan humanis merupakan fondasi penting dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sudah selayaknya mereka yang berprestasi diberikan penghargaan,” ujar Mukhlis saat menyerahkan piagam.
Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, ikut menyerahkan penghargaan secara simbolis. Kepala Satpol PP-WH Bireuen, Chairullah Abed, berharap apresiasi ini memacu semangat personel untuk bekerja lebih profesional.
“Teruslah berkomitmen kerja secara profesional dan disiplin, penuh semangat, dan menjalin hubungan harmonis dengan berbagai leading sektor di pemerintahan, guna mendukung pelayanan publik yang optimal,” pesannya.
Terbagi Empat Kategori
Para penerima penghargaan dibagi dalam empat kategori:
- Disiplin, Humanis, dan Pelayanan Prima: Zubir, Munawar, Muhammad Nurandi, Edi Nova Saputra, Miska Febriyanti.
- Ramah HAM dan Ketertiban Umum: Faisal, Husaini, Aiyub.
- Pembinaan dan Penegakan Perda/Perkada: Fazakkir, Muhammad, Nuryanto, Azwar.
- Pembinaan Penyelenggaraan Linmas: Hanan, Tiaminah.
Bupati Mukhlis juga menyoroti peran penting Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Ia menegaskan sinergi dengan semua pihak harus terus diperkuat karena tugas WH penuh tantangan di lapangan.
“Wilayatul Hisbah adalah garda terdepan dalam pengawasan penerapan syariat. Perlu dukungan, pelatihan, dan penghargaan agar semangat pengabdian mereka tetap terjaga,” ujarnya.
Acara ini menjadi ajang refleksi sekaligus apresiasi bagi personel yang telah menunjukkan kinerja terbaik, dengan tetap mengedepankan prinsip humanis dalam penegakan ketertiban dan pelayanan publik. (*)
