Wakil Ketua DPRK Kawal Cepat Penanganan Abrasi Pantai Lhok Puuk
 |
| Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara Aidi Habibi AR bersama Anggota Komisi V DPR RI Haji Ruslan M. Daud dan jajaran Kementerian PUPR meninjau lokasi abrasi Pantai Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, Senin (6/10). Kunjungan ini bertujuan mempercepat penyusunan DED proyek pengamanan pantai. [Foto: Hendra Saputra] |
Aceh Utara, relasinasional.com — Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara, Aidi Habibi AR, menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan penyusunan Detail Engineering Design (DED) proyek pengamanan Pantai Lhok Puuk di Kecamatan Seunuddon. Langkah ini dinilai krusial agar program penanganan abrasi bisa segera diusulkan dalam anggaran pembangunan tahun 2026.
Komitmen itu disampaikan Aidi Habibi, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), usai mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI Haji Ruslan M. Daud (HRD) bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Senin (6/10). Rombongan meninjau langsung titik abrasi Pantai Lhok Puuk serta Bendungan Kreung Pase di Kecamatan Meurah Mulia.
Menurut Aidi, penyusunan DED menjadi tahapan paling penting sebelum proyek bisa dimasukkan ke daftar prioritas pembangunan nasional. Tanpa DED, upaya penanganan abrasi akan terus tertunda.
“Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal dan mendukung setiap program pembangunan infrastruktur di Aceh Utara, khususnya percepatan penanganan abrasi di Pantai Lhok Puuk. Penyusunan DED menjadi tahap awal penting agar dapat diusulkan dalam anggaran tahun 2026,” tegas Aidi Habibi.
Ia menambahkan, Haji Ruslan Daud telah berulang kali memperjuangkan penanganan abrasi yang mengancam keselamatan warga pesisir. Namun, proyek itu belum bisa dieksekusi karena DED belum rampung.
“DED adalah syarat utama agar proyek ini bisa dieksekusi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Ahad (12/10).
Kunjungan kerja tersebut turut melibatkan sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian PUPR dan instansi terkait. Kehadiran mereka memperlihatkan sinergi nyata antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Aceh Utara.
Beberapa pejabat yang hadir antara lain:
Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Oscar R.H. Siagian, Direktur Pembangunan Jembatan Rahman Taufik, Direktur Pembangunan Jalan Asep Syarif Hidayat, Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro, Kasubdit Wilayah I Widjayanto, serta Kepala Balai Penataan Bangunan dan Kawasan Aceh Tommy Permadhi. Turut hadir pula Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Ir. Asyari dan Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ellis Sampe Andi.
Dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, kunjungan itu didampingi langsung oleh Bupati Ismail A. Jalil, sejumlah kepala SKPK, dan Muhammad Adam selaku Staf Ahli DPR RI Haji Ruslan Daud.
Kehadiran para pejabat ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat realisasi proyek pengamanan Pantai Lhok Puuk. Abrasi di kawasan itu selama ini telah menggerus permukiman dan lahan warga, memicu kekhawatiran masyarakat pesisir setiap kali gelombang pasang datang.
Aidi menilai, jika DED bisa diselesaikan tahun ini, maka proyek fisik pengaman pantai berpotensi mulai dikerjakan paling cepat pada 2026. Ia berharap koordinasi lintas lembaga bisa dipercepat agar tak ada lagi penundaan.
“Ini soal keselamatan warga dan keberlanjutan wilayah pesisir kita. Pemerintah daerah, pusat, dan legislatif harus bergerak cepat dan seirama,” pungkas Aidi. (Hendra)
