 |
| Ketua IDI Cabang Bireuen, dr. Zumirda, Sp.B, FINACS, FICS menyatakan sikap tegas atas kasus intimidasi terhadap tenaga medis oleh oknum yang mengaku wartawan di Puskesmas Peulimbang. |
Bireuen – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bireuen menyatakan sikap tegas atas kasus dugaan intimidasi terhadap dr. Rina Mutia Fajar, tenaga medis di Puskesmas Peulimbang yang viral setelah dikejar oleh pria paruh baya mengaku sebagai wartawan. Ketua IDI Bireuen, dr. Zumirda, SpB, FINACS, FICS, menyebut insiden ini sebagai alarm serius terhadap keamanan dokter di fasilitas pelayanan publik.
“Kami tidak akan tinggal diam. Minggu ini kami menunggu respons resmi dari Dewan Pers. Jika sudah ada, kami akan segera ke Jakarta untuk membahas kasus ini dengan para ahli pers,” ujar dr. Zumirda, Senin (30/6/2025).
Dalam video berdurasi 30 detik yang beredar luas di media sosial, tampak dr. Rina panik dan merekam dirinya sambil berjalan cepat. Ia menyebut sedang diteror oleh oknum yang disebut sebagai staf PNS namun mengaku sebagai wartawan.
“Saya ini dikejar-kejar oleh oknum staf PNS yang mengaku wartawan. Saya nggak bisa kerja, Pak. Pasien sudah ramai di poli,” ucapnya dalam video, sambil meminta perlindungan dari Ketua IDI dan pemerintah daerah.
IDI Bireuen menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan profesi jurnalis dan pelanggaran terhadap etika pers. Mereka telah mengajukan laporan resmi ke Dewan Pers dan mendesak agar kasus ini diusut secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran hukum dan etika jurnalistik.
“Kami mendorong Dewan Pers untuk menertibkan oknum-oknum yang menyalahgunakan identitas wartawan. Ini demi mencegah kejadian serupa menimpa tenaga medis atau pihak lainnya,” lanjut dr. Zumirda.
Saat ini, IDI Bireuen memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada dr. Rina, sekaligus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap profesi wartawan agar tidak digunakan sebagai alat intimidasi, yang bisa merusak citra pers sekaligus mengganggu stabilitas layanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
Sebagai bentuk edukasi publik, IDI juga mengajak masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan profesi kepada lembaga resmi. Aksi intimidasi terhadap tenaga kesehatan tidak hanya mengancam keselamatan pribadi, tetapi juga mengganggu pelayanan medis yang menjadi hak masyarakat. (mis)
